Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

RAKORNAS INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2014

--- Download Rilis Pers (Pdf) ---

Siaran Pers

RAPAT KOORDINASI NASIONAL INFORMASI GEOSPASIAL

DAN

RAPAT KOORDINASI PENYEDIAAN CITRA SATELIT RESOLUSI TINGGI

TAHUN 2014

"Sinergitas Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mendukung Penataan Ruang dan Pemetaan Batas Wilayah".


Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari 13.466 pulau, dengan luas daratan ± 1.910.000 km2, luas lautan ± 6.279.000 km2, berbatasan dengan 10 negara, serta memiliki potensi SDA yang kaya dan beragam. Oleh karenanya  pendataan kondisi dan potensi wilayah merupakan hal yang mutlak dilakukan demi kemajuan bangsa. Pendataan tersebut diwujudkan dalam bentuk suatu informasi yang memiliki pengetahuan keruangbumian. Informasi itu disebut juga Informasi Geospasial (IG), dimana sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial memiliki makna informasi yang disusun dengan merujuk pada ruang kebumian dan waktu tertentu.

IG yang telah diolah dapat menjadi alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dan/atau pengelolaan ruang kebumian. Untuk itu dibutuhkan suatu IG yang andal (akurat, dapat dipercaya, dan dipertanggung-jawabkan) agar pelaksanaan suatu kebijakan atau peraturan bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Namun demikian implementasinya bukanlah hal yang mudah, mengingat masih ada berbagai kendala terkait dengan koordinasi, keterbatasan sumber daya, infrastruktur dan suprastruktur, anggaran, teknologi, metodologi, serta kondisi geografis itu sendiri.

Saat ini telah terdapat lebih dari 94 peraturan yang secara eksplisit menyatakan perlunya ketersediaan IG. Misalnya seperti : UUD'45 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, termasuk IG. Dalam UU No: 26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan kepada data dan informasi yang terpercaya, di mana data dan informasi dimaksud termasuk data dan IG. Kemudian UU No: 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, yang menegaskan bahwa aspek wilayah haruslah diintegrasikan ke dalam dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di semua level pemerintahan. Dalam kaitan ini, terdapat 34 Provinsi, lebih dari 500 Kabupaten/Kota yang harus mengintegrasikan rencana tata ruangnya ke dalam perencanaan pembangunan daerahnya.

Lebih lanjut, di dalam Perpres No: 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014, tertulis bahwa IG merupakan komponen utama yang harus dibangun di dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada peningkatan pertumbuhan perekonomian, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan sekaligus tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. UU No: 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam hal ini data dan IG. Serta Pemda-pun harus membangun suatu sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

Merujuk pada UU Nomor 4/2011, disebutkan bahwa IG harus dijamin kemutakhiran, keakuratannya, serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang dapat berakibat pada : ketidakpastian hukum, in-efisiensi anggaran, dan in-efektivitas informasi yang dihasilkan. Hal mendasar yang diamanatkan dalam UU-IG tersebut adalah untuk mewujudkan keterpaduan dan kepastian hukum dalam penyelenggaran IG, yang selanjutnya akan diatur melalui kategorisasi dan kelembagaan. Kelembagaan penyelenggaraan IG dimaksudkan untuk menjamin mengenai pertanggungjawaban atas data dan IG tertentu. Selain itu, diperlukan pula pengaturan tentang SDM dan badan usaha di bidang IG. Pengaturan tentang SDM ditujukan agar pengawak data dan IG mampu menyediakan, mendistribusikan dan mengaplikasikan data dan IG dimaksud. Sedangkan badan usaha di bidang IG dimaksudkan agar industri IG dapat berkembang dan dapat menjamin ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan IG di tengah masyarakat dan proses pembangunan.

Dalam UU-IG disebutkan bahwa IG terdiri dari Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). IGD diselenggarakan hanya oleh Badan Informasi Geospasial, sedangkan IGT dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Pemda, dan/atau setiap orang. Banyak kegiatan di bidang pemerintahan yang mengharuskan integrasi beberapa jenis IGT, yang dihasilkan oleh satu atau lebih lembaga. Penataan ruang misalnya, memerlukan berbagai jenis informasi seperti : informasi dasar kewilayahan, informasi sosial dan kependudukan, informasi daerah rawan bencana, dan sebagainya. Untuk menjamin agar IGT yang dihasilkan dapat diintegrasikan satu sama lain maka pembuatan IGT harus mengacu kepada IGD yang sama. Karena itu sesuai dengan UU-IG, IGD hanya diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial saja. IGT yang dibuat harus mengacu kepada satu IGD untuk menjamin konsistensi sehingga dapat diintegrasikan dengan baik, serta dapat mencegah tumpang tindih.

Sejatinya UU-IG mengamanatkan bahwa pembuatan IGT harus mengacu pada IGD, namun IGD yang tersedia saat ini belum mampu menjawab semua kebutuhan IGT. Distribusi cakupan IGD belum merata. Untuk sebagian wilayah, peta dasar memang tersedia dalam skala yang umumnya masih tergolong skala menengah. Itu pun kebanyakan dibuat dari sumber data yang sudah lama sehingga meskipun ketelitian geometriknya relatif cukup baik, tetapi harus dimutakhirkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu "rencana strategis" di dalam pelaksanaannya, baik diwujudkan dalam bentuk sinergi K/L dalam kegiatan maupun penganggarannya, dengan memperhitungkan masukan dari akademisi, asosiasi dan komunitas terkait penyelenggaraan IG.

Menilik hal tersebut BIG menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) dan Rapat Koordinasi Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (Rakor CSRT) Tahun 2014, dengan harapan untuk membangun komitmen nasional di dalam penyelenggaraan informasi geospasial dalam jangka menengah, sebagai masukan Rencana Program Panjang Menengah Nasional 2015-2019 di bidang Informasi Geospasial, dan menyelaraskan program dan kegiatan penyelenggaraan IG nasional untuk mendukung penataan ruang dan penyelesaian pemetaan batas wilayah serta isu-isu strategis nasional lainnya.

Rakornas IG Tahun 2014 akan membahas koordinasi penyelenggaraan IG nasional yang dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yakni:

1.    Koordinasi penyelenggaraan IGD dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai kontributor,
2.    Koordinasi penyelenggaraan IGT,
3.    Koordinasi pengelolaan dan penyebarluasan IG melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), dan
4.    Koordinasi kelembagaan, SDM, dan industri IG.
 

Sementara itu Rakor Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2014 mengagendakan koordinasi penyediaan dan penyebarluasan CSRT untuk memenuhi kebutuhan peta dasar skala besar. Hal ini diharapkan dapat diperoleh kebutuhan data citra satelit resolusi tinggi dari daerah sebagai bahan masukan RPJMN 2015-2019.

Rakornas IG dan Rakor CSRT Tahun 2014 diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, pada tanggal 10 - 11 Juni 2014. Dengan agenda Rakornas IG dan Rakor CSRT Tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) sesi, yakni: Sesi Pembukaan (Sesi Sidang Pleno I) meliputi : paparan "Success Story" penyelenggaraan IGD di Daerah  (Pemkot Lubuklinggau dan Provinsi Kalimantan Timur), paparan penyusunan dokumen RPJMN IG Tahun 2015-2019 dari Bappenas, sosialisasi PP Nomor 9/2014 dan Perpres Nomor 27 tahun 2014. Sesi Sidang Kelompok (Working Group), terdiri atas : Kelompok 1: Koordinasi Penyelenggaraan IGD, Kelompok 2: Koordinasi Penyelenggaraan IGT, Kelompok 3: Koordinasi Pengelolaan dan Penyebarluasan IG, Kelompok 4: Koordinasi Kelembagaan, SDM, dan Industri IG. Lalu Sesi Sidang Pleno II berupa Rapat Koordinasi Penyediaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT), sebagai implementasi amanat Inpres Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan Dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. Untuk Sesi Penutup menentukan rumusan akhir Rakornas yang kemudian ditandatangani dan diserahkan kepada Bappenas.

 

Untuk informasi lebih lanjut:

F. Wahyutomo,

Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (HP : 0811986597, email : fredericus.wahyutomo@big.go.id; fredyud@yahoo.co.id