Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Media Gathering & BIG's Public Relation Capacity Building

URGENSI SISTEM REFERENSI GEOSPASIAL INDONESIA

DALAM PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

 

Persaingan dan tuntutan global yang semakin kompleks dan masif menuntut Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan tepat sasaran memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari para stakeholders. Diperlukan kebijakan-kebijakan publik yang benar dan tepat demi menyejahterakan masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kunci keberhasilan pembangunan adalah kebijakan publik yang benar dan tepat [1]. Terdapat enam bidang yang perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah pusat dan daerah saat ini, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan manusia.

Penyusunan dan implementasi kebijakan publik yang benar dan tepat memerlukan perencanaan yang matang dan didasarkan pada pendekatan yang bersifat komprehensif. Salah satu informasi yang memegang peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional adalah informasi berbasis keruangan yang menunjukkan posisi berbagai objek baik alami maupun buatan di permukaan bumi, atau dikenal dengan istilah Informasi Geospasial. Pemenuhan kebutuhan Informasi Geospasial harus diorientasikan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan nasional dalam mewujudkan Nawacita atau 9 program prioritas nasional [2]. Urgensi Informasi Geospasial dalam perencanaan maupun pembangunan nasional adalah ketersediaan sistem pendukung pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan sosial yang melingkupi berbagai sektor antara lain pengelolaan sumberdaya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi dan bisnis perekonomian, penentuan batas wilayah, pertahanan, dan kepariwisataan. Namun demikian, perlu digaris bawahi bahwa untuk dapat menghasilkan perencanaan dan pembangunan yang optimal, diperlukan Informasi Geospasial yang mutakhir, akurat, dan memenuhi kaidah keilmuan.

Dalam rangka menjamin integritas Informasi Geospasial (IG) diperlukan suatu sistem referensi geospasial yang bersifat tunggal dan mendukung penentuan posisi secara horisontal maupun vertikal [3]. Penyelenggaraan IG di Indonesia dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2011. Sejak tahun 2013 dan diprakarsai oleh BIG, Indonesia telah menerapkan sistem referensi geospasial tunggal yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan berkesesuaian dengan sistem geospasial global yang disebut Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013 atau SRGI 2013. Sistem ini terdiri dari sistem referesi geospasial horisontal dan vertikal. Salah satu variabel yang diatur dalam SRGI 2013 adalah tingkat akurasi data yang perlu dicapai. Untuk dapat menghasilkan data dengan akurasi tinggi yang bernilai sampai dengan fraksi milimeter, terdapat berbagai prosedur yang dapat dilakukan.

Pada SRGI horisontal, prosedur-prosedur yang dapat dilakukan untuk menghasilkan data dengan akurasi yang tinggi antara lain (a) pengamatan posisi dengan menggunakan satelit atau secara ekstra-teristris dengan berbasis stasiun referensi tetap dan kontinyu yang disebut Global Navigation Satellite System - Continously Operating Reference Station (GNSS-CORS); (b) melakukan pengamatan GNSS-CORS sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan, (c) melakukan pengolahan data GNSS-CORS dengan perangkat lunak ilmiah. Pada SRGI vertikal, prosedur-prosedur yang dapat dilakukan antara lain (a) pengukuran dan pengolahan data gayaberat berdasarkan SNI; (b) perekaman dan pengolahan data pasang surut berdasarkan SNI; (c) pengukuran sipat datar berdasarkan SNI. Infrastruktur SRGI horisontal dan vertikal di lapangan ditunjukkan dengan stasiun CORS yang dikelola oleh BIG, model geoid Indonesia, stasiun pasang surut, Tanda Tinggi Geodesi (TTG), dan berbagai infrastruktur lain yang dikelola oleh BIG dan mendukung terwujudnya SRGI. Para pengguna dapat menggunakan berbagai data dan layanan SRGI 2013 dengan mengaksesnya melalui laman www.srgi.big.go.id.

Ketersediaan SRGI yang memadai diharapkan dapat mendukung dan mempercepat terwujudnya Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) yang berfokus pada penggunaan satu referensi peta dasar untuk berbagai keperluan yang sifatnya tematik. Terwujudnya One Map Policy diharapkan mampu mereduksi dan mengeliminasi tumpang tindih dan inkonsistensi informasi yang diakibatkan karena adanya berbagai versi peta yang dapat mempengaruhi dan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan. One Map Policy dapat mendukung berbagai sektor pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur bahkan mega-infrastruktur, manajemen bencana, eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam, land and water management, dan pengembangan blue economy Indonesia.

Lalu, bagaimana kah kondisi SRGI saat ini? Berdasarkan tingkat akurasi data yang tersedia, SRGI horisontal dapat menghasilkan akurasi data sampai dengan fraksi milimeter. Kondisi tersebut didukung dengan tersedianya sekitar 128 stasiun CORS yang dikelola oleh BIG dan terdistribusi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menjamin dan meningkatkan akurasi data, BIG berencana untuk melakukan akuisisi pengelolaan stasiun CORS yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2016. Setelah dilakukan akuisisi tersebut, maka direncanakan jumlah stasiun yang akan dikelola oleh BIG mencapai lebih dari 300 stasiun CORS. Jumlah stasiun CORS yang banyak dan terdistribusi lebih rapat di berbagai wilayah, khususnya kota-kota besar tersebut bertujuan untuk mendukung keperluan pemetaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan pemetaan skala besar 1:1.000.

Penentuan posisi dengan GNSS-CORS memberikan berbagai keuntungan antara lain efisiensi waktu akuisisi data dan akurasi posisi yang tinggi. Selain itu, penentuan posisi dengan menggunakan GNSS-CORS menghasilkan informasi posisi 3-dimensi yang terdiri dari dua komponen posisi horisontal yaitu absis (X) dan ordinat (Y), serta satu komponen posisi vertikal yang disebut tinggi. Tinggi yang dihasilkan dengan pengamatan GNSS-CORS disebut tinggi geometrik yang bereferensi terhadap model bumi elipsoid. Karena berbagai keuntungan yang diberikan tersebut, GNSS-CORS banyak digunakan untuk berbagai pekerjaan khususnya survei dan pemetaan seperti pemetaan skala besar, foto udara, dan Light and Detection Ranging (LiDAR). Masyarakat sebagai pengguna dapat menyesuaikan instrumen atau alat yang digunakan untuk penentuan posisi sesuai dengan keperluannya. Terdapat berbagai jenis alat yang dapat digunakan untuk pengamatan GNSS-CORS antara lain geodetik dan handheld. Alat jenis geodetik digunakan untuk keperluan yang mensyaratkan akurasi tinggi sampai dengan fraksi milimeter bahkan sub-milimeter. Alat jenis handheld digunakan untuk keperluan yang mensyaratkan akurasi lebih rendah daripada alat jenis geodetik. Contoh penggunaan alat jenis geodetik adalah untuk keperluan rekayasa atau engineering, sedangkan jenis handheld adalah untuk penentuan posisi yang sifatnya pendekatan (bukan posisi yang pasti atau fixed).

Berbeda dengan kondisi SRGI horisontal, SRGI vertikal secara menyeluruh di Indonesia belum mampu mencapai akurasi tinggi yang disyaratkan. Secara umum, akurasi data belum mencapai standar yakni lebih tinggi daripada 15 cm. Hanya dibeberapa wilayah seperti Pulau Sulawesi dan Kalimantan, akurasi data dapat mencapai lebih tinggi daripada 15 cm. Rendahnya akurasi data tersebut disebabkan karena sampai saat ini belum tersedia geoid Indonesia, yang berfungsi sebagai sistem referensi vertikal, yang memadai baik secara segi kualitas maupun spasial. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan data gayaberat Indonesia yang dimiliki baik secara kualitas maupun kuantitas. Terbatasnya ketersediaan data gayaberat Indonesia disebabkan karena berbagai faktor antara lain kondisi topografi Indonesia yang sangat variatif, serta terbatasnya infrastruktur yang dimiliki oleh BIG dalam melakukan akuisisi data gayaberat Indonesia. Dengan belum tersedianya geoid Indonesia yang memadai dan ideal, berbagai pekerjaan yang memerlukan informasi vertikal, dalam hal ini data tinggi, dapat terhambat bahkan secara ekstrim dapat gagal karena kesalahan informasi tinggi yang diberikan.

Geoid berkaitan erat dengan penentuan posisi dengan GNSS-CORS. Geoid berguna untuk transformasi tinggi dari tinggi geometrik ke tinggi ortometrik. Proses transformasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan nilai undulasi yang ada pada model geoid. Perbedaan tinggi geometrik dan ortometrik adalah referensi yang digunakan. Tinggi geometrik bereferensi terhadap model bumi elipsoid, sedangkan tinggi ortometrik menggunakan referensi geoid yang memiliki realisasi fisis dan mendekati bentuk bumi yang sesungguhnya. Transformasi tinggi dengan geoid perlu dan harus dilakukan. Hal tersebut karena hanya tinggi ortometrik yang ideal untuk digunakan pada berbagai keperluan. Dasar hukum penggunaan geoid sebagai sistem referensi geospasial vertikal adalah Peraturan Kepala BIG Nomor 15 Tahun 2013. Geoid yang tersedia harus diikatkan pada Jaring Kontrol Gayaberat Nasional (JKGN). Secara lebih luas, urgensi ketersediaan geoid Indonesia adalah mewujudkan penyelenggaraan IG yang bersifat dasar maupun tematik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, terdapat dua macam IG yaitu IG Dasar (IGD) dan IG Tematik (IGT). Contoh IGD adalah peta dasar dan jaring kontrol geodesi. Peta dasar terdiri dari Peta Rupabumi Indonesia, Peta Lingkungan Pantai Indonesia, dan Peta Lingkungan Laut Nasional. Jaring kontrol geodesi terdiri dari jaring kontrol geodesi horisontal, vertikal, dan gayaberat. Adapun contoh IGT adalah peta-peta yang bersifat tematik seperti peta penggunaan lahan. Berbagai peta baik yang bersifat dasar maupun tematik dan memerlukan informasi tinggi seharusnya mencantumkan informasi tinggi ortometrik yang bereferensi pada geoid. Namun demikian, berhubung geoid Indonesia yang memadai belum terbentuk, informasi tinggi yang dicantumkan pada peta-peta tersebut sebagian besar adalah tinggi geometrik.

Diinisiasi oleh Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika, BIG sedang berupaya untuk memprakarsai terbentuk Konsorsium Gayaberat Indonesia (KGI) dan Simposium Internasional Geodesi. KGI dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat tersedianya data gayaberat di seluruh Indonesia. Ketersediaan data gayaberat tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, tidak terbatas hanya untuk pemodelan geoid Indonesia. Di sisi lain, pembentukan KGI juga didasari dengan tujuan supaya terselenggara prosedur akuisisi dan kualitas data gayaberat Indonesia yang sesuai standar. KGI direncanakan akan terdiri dari berbagai kalangan, tidak terbatas dari instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), asosiasi profesi dan perguruan tinggi, namun juga pihak swasta. Dalam KGI, BIG akan berperan sebagai koordinator dan simpul kerjasama dari para anggota KGI. Supaya dapat berkesinambungan dan lestari, kerjasama pada KGI akan ditekankan pada konsep berbagi dan bertukar guna data gayaberat. Manfaat lain yang akan diperoleh dari terbentuknya KGI adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran dan sumberdaya yang digunakan untuk akuisisi data gayaberat.

Simposium Internasional Geodesi yang akan diselenggarakan di tahun 2017 merupakan simposium ke-Geodesi-an pertama di Indonesia. Penyelenggaraan simposium tersebut bertujuan untuk menyediakan wadah dan media kepada para stakeholders terhadap berbagai penelitian atau pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu Geodesi secara khusus dan kegiatan survei pemetaan secara umum. Dalam penyelenggaraan simposium, BIG akan menggandeng perguruan tinggi sebagai host. Simposium yang akan diselenggarakan memiliki skala internasional. Oleh sebab itu, berbagai karya ilmiah yang diterima pada simposium juga diharapkan akan terindeks secara internasional. Misi khusus dari penyelenggaraan simposium tersebut adalah menyebarluaskan urgensi IG kepada masyarakat luas dan tidak terbatas pada segmen masyarakat tertentu. Topik-topik yang akan diangkat pada simposium memiliki benang merah terhadap sistem referensi geospasial. Topik-topik tersebut tidak hanya melihat sistem referensi geospasial dari sudut padang teori namun juga implementasi praktis.

Pada bagian akhir, dapat ditarik suatu benang merah bahwa dengan menyelenggarakan Informasi Geospasial yang bereferensi terhadap Sistem Referensi Geospasial Indonesia yang akurat, terbaru, memadai, dan memenuhi prinsip keilmuan dapat mendukung pembangunan nasional Indonesia yang berkesinambungan dan tepat sasaran demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan melalui implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).



[1] Dikutip dari sambutan Presiden Joko Widodo pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015 - 2019 tahun 2015.

[2] Dikutip dari sambutan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Informasi Geospasial tahun 2015.

             [3] Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2013.