Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pembekalan Layanan Guna Meningkatkan Kecakapan Pelayanan Informasi Geospasial

Sejumlah pegawai Badan Informasi Geospasial (BIG) di Pusat Penelitian, Promosi, dan Kerja Sama (PPPKS) mengikuti Pembekalan Petugas Layanan Informasi Geospasial di The Sahira Hotel, pada tanggal 2-3 Februari 2017. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan secara menyeluruh tentang seluk beluk setiap pusat di BIG, serta meningkatkan kecakapan dalam melayani customer pembeli produk dan jasa Geospasial di BIG. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melayani kerjasama di BIG dan kegiatan seperti : kunjungan, roadshow, workshop Geospasial.

Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan dibuka oleh Kepala PPPKS BIG, Wiwin Ambarwulan. Selain memberikan paparan umum mengenai BIG, Wiwin juga menyampaikan bahwa pembekalan ini adalah suatu kegiatan yang penting dan bermanfaat terlebih untuk meningkatkan pengetahuan petugas pelayanan di BIG. Peningkatan pelayanan dan kerja sama di BIG ini menjadikan BIG sebagai instansi pemerintah yang terpercaya untuk masyarakat Indonesia.

“Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di BIG harus memiliki jabatan, baik yang fungsional maupun struktural. Misalnya fungsional surveyor pemetaan. Mengapa pejabat fungsional harus memiliki? Karena jabatan struktural lebih sedikit jumlahnya”, jelas Wiwin. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan paparan materi oleh Sri Lestari Munajati selaku Kepala Bidang Promosi dan Kerja Sama, PPPKS BIG. Materi yang disampaikan terkait pelayanan yang ada di Bidang Promosi dan Kerja Sama. Setelah memberikan paparan, Lestari meminta pendapat mengenai website BIG yang dikomparasikan dengan website pemerintah lainnya.

Adapun B.J Pratondo, Kepala Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagai pembicara selanjutnya menerangkan materi mengenai layanan publik di BIG. Dijelaskan bahwa berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dimana Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dasar hukum pelayanan publik yang dilakukan BIG ini mengacu pada undang undang pelayanan publik, tentang IG, Perka BIG tentang Organisasi dan Tata Kerja BIG, dan Perpres tentang BIG, serta Permen-PANRB tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

Pratondo menjelaskan bahwa struktur organisasi BIG untuk unit layanan publik adalah seperti Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial dan Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial yang berkoordinasi dengan PPPKS, dan ketiganya bertanggungjawab langsung ke Kepala BIG. Jenis layanan publik BIG adalah layanan produk yang berbayar dan tidak, lalu layanan jasa seperti jasa pemetaan, jasa diklat, dan yang terakhir adalah jasa administratif. Pratondo juga memaparkan beberapa aturan dan mekanisme layanan produk yang berbayar maupun tidak, serta laporan penjualan produk tahun 2016.

Selain Lestari dan Pratondo, Abdurasyid selaku Kepala TU Sekretariat Utama turut memberikan materi mengenai Administrasi dan Tata Laksana Persuratan. Dalam paparanya, Abdurasyid menjabarkan bahwa persuratan memiliki dasar hukum yang diberlakukan melalui Undang-Undang, Perpres, Permen, atau Perka BIG. Terdapat beberapa jenis persuratan seperti Naskah Dinas. Format Naskah Dinas sesuai dengan arahan Kepala BIG, Eselon I-II. Adapun korespondesinya Naskah dinas juga terdapat Nota Dinas, Memorandum, Memo Dinas, Undangan, kemudian Naskah Dinas khusus adalah seperti Surat Perjanjian, Pendelegasian Wewenang, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Keterangan, Surat Pengantar, dan Pengumuman, serta Pelimpahan Tugas.

Untuk Pelimpahan Tugas adalah jika Kepala BIG tidak berhalangan hadir, digantikan oleh Eselon I, jika Eselon I berhalangan hadir maka digantikan Eselon II, dan jika Eselon II tidak hadir dapat digantikan Eselon III sampai pelimpahan tugas ke Eselon IV. Tak lupa, Abdurasyid juga memaparkan bahwa terdapat aplikasi sistem manajemen persuratan yang digunakan terutama oleh para arsiparis BIG.

Setelah istirahat pembekalan dilanjutkan dengan sesi arahan dari Sigit Murdjati, Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi BIG. Beberapa peserta pembekalan ini adalah ASN Non-PNS BIG yang berada di PPPKS BIG, oleh karena itu Sigit menyarankan untuk tetap semangat bekerja dan jangan merasa berbeda dengan yang berstatus PNS karena dengan diangkatnya menjadi ASN Non-PNS, berarti telah menjadi warga BIG juga.

Sesi dari Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum berakhir, dilanjutkan dengan paparan dan diskusi dari Taufik Hidayatullah, Kepala Seksi Layanan Produk Geospasial. Diskusi ini mengedepankan inovasi dan perubahan untuk layanan produk maupun produk geospasial. Diskusi terhadap peserta pembekalan menelurkan ide, saran, serta koreksi terhadap layanan produk geospasial yang telah dilaksanakan, maupun yang akan dilakukan kedepannya. Sebagai penutup sesi untuk hari ini, Taufik mengucapkan banyak terima kasih untuk saran-saran yang telah tertampung untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan dalam pelayanan produk geospasial.

Sementara pembekalan pelayanan pada hari kedua fokus pada pelayanan geospasial dari pusat-pusat teknis. Seperti dari Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (PJKGG), Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG), Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA), Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim (PPRT) BIG yang menyelenggarakan pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) dan Foto Udara. Pusat-pusat ini menerangkan pelayanan di pusatnya terutama layanan konsultasi dan layanan jasa. Adapun Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG) yang membuat Ina-Geoportal sebagai salah satu layanan utama dalam penyebarluasan data Geospasial yang dihasilkan BIG untuk public turut menyampaikan materi pada hari itu.

Pemaparan berlanjut dengan materi dari Kusumo Widodo selaku analis data geodesi dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) menerangkan bahwa batas wilayah selalu menjadi isu penting dalam menjaga keutuhan NKRI, karena tugas pokok dari pusat ini beberapa diantaranya adalah perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerjasama teknis di bidang pemetaan batas wilayah. Adapun mengenai layanan jasa dan produk dari PPBW adalah mendukung penegasan batas daerah termasuk penyelasaian permasalahan batas daerah. Kemudian mendukung penataan daerah, perhitungan luas wilayah, plotting pelanggaran wilayah, dan mendukung penetapan dan penegasan batas desa.

Berdasarkan PP Tarif 64/2014, PJKGG memaparkan bahwa layanan Informasi Geospasial Dasar yang berada di pusatnya adalah seperti pengumpulan data geospasial termasuk GPS Geodetic, Gaya Berat, Sipat Datar Teliti, Sipat Datar, dan Survei Pasut per Bulan. Lalu juga ada pengolahan data geospasial seperti data hasil survei GPS dan pasut (pasang surut). Kemudian untuk layanan jasa, PJKGG melakukan jasa penggunaan alat pengumpulan data geospasial seperti receiver GPS tipe geodetik, navigasi, dan sipat datar teliti digital. Selain itu dari pusat teknis juga ada dari Pusat Kelautan dan Lingkungan Pantai (PKLP) dibawah koordinasi Kedeputian Informasi Geospasial Dasar BIG. Pusat ini menyelenggarakan layanan produk berupa Peta Dasar Kelautan dan Lingkungan Pantai, Indeks Peta LPI dan Peta LLN.

Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik (PPIT) menjadi paparan terakhir penutup pembekalan selama dua hari ini. Alfi Purnamasari dan Ali Ammarullah memaparkan pengenalan umum dan pelayanan jasa dan produk yang ada di PPIT. Setelah itu, Wiwin Ambarwulan, Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama secara resmi menutup kegiatan Pembekalan Layanan Informasi Geospasial kepada petugas pelayanan. Semoga pembekalan ini bisa meningkatkan ilmu pengetahuan para peserta, yang bisa mendukung dalam pekerjaannya sehari-hari. (ME/LR)