Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Pembangunan IG di Indonesia

Surabaya, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki tugas utama menyelenggarakan Informasi Geospasial Dasar (IGD) di Indonesia, selain itu BIG juga mengemban amanat sebagai pembina penyelenggara Informasi Geospasial (IG) di Indonesia. Sebagai pembina, BIG berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap para stakeholder bidang IG. Antara lain dari kalangan pengguna, Kementerian/Lembaga, Akademisi, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakat pada umumnya. Untuk itu BIG secara terus-menerus dan berkala melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada para stakeholder bidang IG yang ada di Indonesia, agar pemahaman mereka tentang pentingnya IG juga dapat semakin bertambah.

Pada kesempatan kali ini, BIG berkesempatan untuk memberikan kuliah umum kepada mahasiswa-mahasiswi Jurusan Teknik Geomatika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, bertempat di Kampus ITS Surabaya, pada hari Kamis 23 Maret 2017. Pada kuliah umum ini BIG yang diwakili oleh Deputi bidang Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG), Adi Rusmanto memberikan materi dengan tema ”Pembangunan Informasi Geospasial di Indonesia”. Hadir pula Suprajaka, Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan IG (PSKIG) BIG pada acara tersebut. Dalam paparannya Adi mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 BIG memiliki tugas pokok dan fungsi yang lebih luas, tidak sekedar mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan survei pemetaan untuk menghasilkan peta, namun juga membangun IG yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses

Dijelaskan pula bahwa Kebijakan Satu Peta (KSP) adalah solusi sempurna untuk mengatasi masalah tumpang tindih izin penggunaan lahan. IG diperlukan oleh instansi pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan/level untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam semua aspek pembangunan nasional. KSP bertujuan untuk membuat peta yang mengacu pada Satu Georeferensi, Satu GeoStandard, Satu Geodatabase, dan Satu GeoCustodian pada tingkat akurasi skala peta 1:50.000, oleh karena peta yang telah dihasilkan dengan prinsip KSP memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sehingga dapat dipertanggung jawabkan bila digunakan sebagai data dasar dalam perencanaan pembangunan nasional.

Seperti diketahui, dengan adanya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial, maka mekanisme berbagi data akan dilaksanakan berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi, disebutkan pula dalam peraturan tersebut bahwa BIG merupakan penghubung simpul jaringan di Indonesia. Mengenai Simpul Jaringan, tugas Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional adalah seperti melaksanakan penyimpanan DG dan IG yang diselenggarakannya; melaksanakan pengamanan DG dan IG yang diselenggarakannya; menyebarluaskan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN); membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan melakukaan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data geospasial dan IG.

BIG juga merupakan pembina terhadap penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Indonesia. Beberapa kegiatan BIG dalam pembinaan IGT, diantaranya : Ina-Geoportal; menetapkan peta NKRI yang disusun bersama oleh para pemangku kepentingan yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ESDM, Dittopad, Dishidros, Dispotrud, Peta indikatif penundaan izin baru (Moratorium), Peta Ekoregion Nasional kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup; dan kegiatan koordinasi/pembinaan lainya yang dilakukan untuk menghasilkan peta-peta tematik.

Di akhir 2014, Badan Informasi Geospasial (BIG) meluncurkan Satu Peta Tematik Nasional, yang terdiri dari Peta Tematik Penutup Lahan Nasional, Mangrove Nasional, Habitat Lamun Nasional dan Karakteristik Laut Nasional. Peluncuran Satu Peta yang meliputi empat tema tersebut, diantaranya Satu Peta Penutup Lahan Nasional. dilakukan untuk menyusun kebijakan dalam perencanaan pembangunan nasional. “IG penutup lahan mempresentasikan kondisi biofisik suatu wilayah atau ruang”, jelas Adi. K/Lyang terlibat dalam penyusunan ini diantaranya Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta BIG. Untuk sektor kelautan, One Map IGT diwakili dengan Satu Peta Mangrove Nasional, Padang Lamun Nasional dan Karakteristik Laut Nasional. K/L yang terlibat diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, LIPI, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, LAPAN, TNI-AL, BPPT dan BPS.

Terkait penyiapan sumberdaya manusia (SDM) dan industri bidang IG, ada beberapa hal yang telah dilaksanakan, yaitu adanya Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang IG yang menjadi acuan untuk SDM bidang IG di Indonesia; Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian Informasi Geospasial (KKPK IG); serta Mutual Recognition Arrangement of Surveyor Services, yaitu saling pengakuan profesional surveyor di ASEAN, dimana pengakuan dalam MRA meliputi : pendidikan, ujian, registrasi, lisensi, pengalaman pendidikan professional lanjutan dan kode etik. Diungkapkan pula bahwa telah terbit Peraturan Kepala BIG No. 14 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilai Kesesuaian Tenaga Profesional bidang IG, dimana 15 asesor akreditasi IG telah mendapatkan sertifikat, dan Indonesia telah menyelesaikan kaji ulang SKKNI bidang IG yang saat ini tengah menunggu penetapan dari Kemenaker.  Kuliah umum yang dihadiri lebih dari 100 mahasiswa Teknik Geomatika ITS tersebut kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai peran BIG. Semoga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan para akademisi tentang IG, serta nantinya daapt mendorong terciptanya SDM bidang IG yang mumpuni di Indonesia. (TN-LR)