Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Forum Tematik Bakohumas Hakteknas ke-22 : Pembangunan Maritim Berbasis Pengetahuan

Jakarta, Berita Geospasial - Pada Rabu, 12 Juli 2017 yang lalu, Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Hakteknas ke-22 : Pembangunan Maritim Berbasis Pengetahuan”. Acara berlangsung di Oria Hotel, Menteng Jakarta Pusat dengan menghadirkan beberapa narasumber terkait. Acara forum tematik ini mengundang para anggota Bakohumas dari berbagai Kementerian/Lembaga yang terkait. Forum ini digunakan sebagai salah satu saluran untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi mengenai kegiatan Hakteknas terutama bagi K/L yang turut mendukung kegiatan Hakteknas tersebut.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang turut berpartisipasi dalam kegiatan Hakteknas turut menghadiri pertemuan tersebut. Acara dibuka dengan laporan ketua penyelenggara dari Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan (Kemristekdikti), Nada D.S. Marsudi. Yang kemudian diteruskan dengan sambutan dari Ketua Bakohumas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widyastuti. Menyusul kemudian adalah sambutan sekaligus pembukaan dari Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, Ainun Naim. Dijelaskan Ainun dalam paparannya bahwa pertemuan ini sangat penting terutama untuk lebih menjelaskan tentang Hakteknas kepada K/L lain. Dalam rangka untuk mengenalkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta  menciptakan inovasi di Indonesia.

Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Jumain Appe sebagai  pembicara pertama, mengenai Kebijakan/Program Hilirisasi Hasil-Hasil Riset dan Inovasi, ditambah penjelasan mengenai peringatan HAKTEKNAS 2017. Poin pertama yang ia sampaikan adalah Status Sumberdaya Indonesia. Dalam paparannya Jumain menerangkan tentang komposisi pengangguran di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2016 sebesar 7.02 juta jiwa atau setara 5.5% dari total penduduk di Indonesia.

“Dari tingkat pengangguran tersebut sebanyak 9.8 persen berasal dari lulusan perguruan tinggi. Fakta empiris pun menunjukkan hanya 60% lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam kategori white collar jobs (manager, profesional), sedangkan 30% semi terampil, bahkan ada yang harus bekerja di bagian produksi (blue-collar jobs)”, tambah Jumain. Menurutnya, kebangkitan inovasi perlu didukung oleh 2 hal. Dari unsur SDM, perlu adanya SDM yang kompeten/profesional yang memiliki “Jiwa Entrepreneurship/ Kewirausahaan”. Dan berikutnya adalah peran serta masyarakat dalam usaha-usaha baru yang dapat memperkuat industri nasional berbasis litbang dan informasi.

Poin berikutnya yang disampaikan adalah peran IPTEK – DIKTI dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan RPJMN tahun 2025, arah pembangunan nasional jangka panjang adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesi yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang, dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Pada poin kebijakan/program hilirisasi hasil-hasil riset dan penguatan inovasi, Jumain menyebutkan bahwa ada 3 program penguatan inovasi Kemristekdikti yakni, pengembangan perusahaan pemula berbasis teknologi, penguatan inovasi industri dan pengembangan kebijakan sistem inovasi.

Di poin terakhir Jumain menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan diadakannya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional adalah untuk menanamkan perhatian, minat dan kesadaran terhadap pengembangan IPTEK dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan. “Serta mensosialisasikan, mempromosikan hasil-hasil inovasi kepada masyarakat luas serta memberikan apresiasi kepada aktor- aktor IPTEK”, tandasnya.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Deputi Koordinasi Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Nani Hendiarti Anugrahadi mengenai Peran SDM dan Inovasi dalam Pembangunan Maritim Indonesia. Pembicara yang sudah malang melintang di dunia kemaritiman ini mengungkapkan beberapa tantangan pembangunan kelautan Indonesia, antara lain : penyediaan data, baik secara tekstual maupun geospasial; pencemaran lingkungan hidup; penghitungan ekonomi maritim; gerakan desentralisasi; kebutuhan tata ruang laut; penyelesaian batas maritim; dan sebagainya. “Karakter budaya yang maju, didukung oleh kualitas SDM dan penguasaan IPTEK menjadi modal dasar Pembangunan Ekonomi Nasional” jelas Nani.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Nani, saat ini 42% (50 juta) tenaga kerja Indonesia berpendidikan SD atau tidak lulus SD, dan hanya 10% yang berpendidikan tinggi. Sedangkan di negara maju sebaliknya, 40% berpendidikan tinggi. Perbandingan yang ada saat ini adalah 3: 1.000, yakni dari 1.000 orang penduduk Indonesia hanya 3 yang menjadi insinyur. Oleh karena itu, pemerintah membuat Kebijakan Penguatan SDM, IPTEK dan Budaya Bahari. Ada beberapa tujuan dari dibuatnya kebijakan ini, antara lain untuk : mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan maritim; mendorong pemanfaatan data, informasi dan pengetahuan terkini secara terintegrasi; membangun kemandirian industri maritim nasional; mendorong peningkatan kegiatan litbang; mendorong kegiatan apresiasi seni dan budaya bahari; menumbuhkembangkan olahraga bahari; serta memperkuat jejaring inovasi maritim.

Ada 6 program utama kebijakan budaya bahari, yaitu : inventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan; pengembangan teknologi berbasis kearifan bahari; wawasan dan budaya bahari; peningkatan ocean literacy; harmonisasi nilai lokal ke dalam norma pengelolaan Sumber Daya Kelautan; serta revitalisasi peran kota pelabuhan bersejarah. Potensi kemaritiman harus dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran negara, oleh karena itu SDM yang berkarakter dan menguasai IPTEK harus menjadi pondasi dasar pemanfaatan SDA Kemaritiman, demikian diungkapkan Nani kepada peserta. Acara kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab. (KA/LR/TR)