Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIRO PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM

Tugas Pokok
Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan pelaporan, pelayanan administrasi dan pengembangan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, dan pengoordinasian jabatan fungsional.

 

Fungsi

  1. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan;
  2. Penyusunan rencana program dan anggaran;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
  4. Pelayanan administrasi kepegawaian;
  5. Penyusunan rencana pengembangan pegawai;
  6. Pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana;
  7. Penyusunan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;
  8. Pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;
  9. Penyusunan rencana pengembangan jabatan fungsional;
  10. Penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
  11. Pelaksanaan bantuan hukum.

 

Tugas Pokok Tiap Bagian

1. Bagian Perencanaan

Tugas Pokok
Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran.

Fungsi
a. penyusunan konsep rencana program dan anggaran;
b. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran; dan
d. penyusunan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan tugas di bidang informasi geospasial.

2. Bagian Kepegawaian dan Organisasi

Tugas Pokok:
Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan rencana pengembangan pegawai, organisasi dan tata laksana, dan jabatan fungsional.

Fungsi:

a. pelayanan administrasi kepegawaian;
b. penyiapan bahan rencana pengembangan pegawai;
c. pengembangan sistem informasi kepegawaian;
d. pelayanan administrasi keorganisasian dan tata laksana;
e. penyiapan bahan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;
f. pelayanan administrasi jabatan fungsional; dan
g. penyiapan bahan rencana pengembangan jabatan fungsional.

3. Bagian Hukum

Tugas Pokok:
Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan bantuan hukum.

Fungsi:

a. koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial;
b. koordinasi penyusunan dokumen hukum yang diantaranya adalah surat keputusan dan nota kesepahaman dan/atau perjanjian dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang informasi geospasial;
c. pengembangan sistem informasi dan jaringan dokumentasi hukum;
d. koordinasi sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial; dan
e. pemberian bantuan hukum.

4. Kelompok Jabatan Fungsional