Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

BIG Menyelenggarakan Diklat Jabfung Surta Tingkat Ahli dan SIG Tingkat Dasar Tahun 2017

Badan Informasi Geospasial (BIG) menyelenggarakan kembali Diklat Fungsional Survei Pemetaan (Surta) Tingkat Ahli dan Diklat Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar untuk periode 6-17 Februari 2017. Diklat diselenggarakan di Balai pendidikan dan pelatihan geospasial BIG, Cibinong, Kabupaten Bogor. Diklat yang diikuti oleh para pegawai dari Pemerintah Daerah, dan Kementerian/Lembaga (K/L), seperti : Kabupaten Bogor, Kabupaten Ogan Komering Hulu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Kubu Raya. Diklat ini dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama (PPPKS), Wiwin Ambarwulan dan didahului pemaparan peraturan dan ketentuan Diklat oleh Dadang Arifin selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan BIG.

Selain itu, Diklat ini dihadiri pula oleh Vincentia Anastasia Catur Puriningsih selaku Kepala Seksi Materi dan Kurikulum, Enjang Farid selaku Kepala Seksi Perpustakaan dan Sarana, kemudian dihadiri oleh Asadi, M. Aris, dan I Ketut Sutarga selaku pengajar dan Widyaiswara Madya di Balai Diklat Geospasial BIG.

Pada pembukaan Diklat periode ini, Wiwin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang baik karena sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa setiap ASN harus memiliki jabatan. Baik jabatan fungsional ataupun jabatan struktural. Jabatan fungsional sangat disarankan untuk diambil bagi setiap ASN di Indonesia, yang dalam hal ini mungkin akan menjadi pejabat fungsional surveyor pemetaan melalui Diklat ini. BIG adalah instansi pemerintah yang menjadi salah satu pembina jabatan tersebut, yaitu jabatan surveyor pemetaan. Berbeda dengan jabatan struktural yang jumlahnya terbatas dan melalui seleksi terbuka, jabatan fungsional lebih banyak jumlahnya.

Wiwin juga memberikan arahan mengenai gambaran umum BIG dan bagaimana sebuah perencanaan daerah membutuhkan peta, dalam hal ini berguna bagi para peserta Diklat, terlebih bagi yang dari Pemda. Contohnya seperti pembangunan jalan tidak bisa hanya mengandalkan data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), tapi juga membutuhkan data spasial yang bisa dipelajari di BIG.

Sesuai juga dengan kebijakan Presiden Joko Widodo di mana Kebijakan Satu Peta (KSP) dibutuhkan kesamaan data dan kevalidan data demi membangun Indonesia dari desa dan pinggiran seperti program No. 9 dalam Nawa Cita. Untuk itu, pemetaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan ilmu yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan dan pembangunan Indonesia. Semoga diklat ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta, serta meningkatkan kemampuan peserta dalam pemanfaatan IG untuk proses pengambilan keputusan  (ME/LR)