Badan Informasi Geospasial

Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik

Perkembangan Teknologi Informasi Nasional Untuk Mendukung Berbagi Data dan IG

Bogor, Berita Geospasial – Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 yang lalu, Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan sosialisasi dan forum data simpul jaringan Informasi Geospasial (IG) guna mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP) di Institut Pertanian Bogor International Convention Center (IPB-ICC), Bogor, 16 Maret 2017. Sosialisasi dan forum data simpul jaringan informasi geospasial ini dihadiri oleh Hasanuddin Zainal Abidin, Kepala Badan Informasi Geospasial; Andi Rinaldi, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan IG; Khafid, Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG); Mulyanto Darmawan, Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PRRA); dan Dadang Somantri, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Seperti diketahui bahwa adanya Peraturan Presiden no 27. tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) menekankan bahwa mekanisme berbagi data akan dilaksanakan berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi, dan disebutkan bahwa BIG sebagai simpul jaringan maupun simpul jaringan. Mengenai Simpul Jaringan, tugas Simpul JIGN ada beberapa, yaitu : melaksanakan penyimpanan DG dan IG yang diselenggarakannya; melaksanakan pengamanan DG dan IG yang diselenggarakannya; menyebarluaskan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN; membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya; dan melakukaan koordinasi dengan unit kerja yang melak-sanakan pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data geospasial dan IG. 

Pada acara Sosialisasi dan Forum Data Simpul Jaringan Informasi Geospasial tersebut, peran BIG sebagai Penghubung dan Simpul Jaringan di Indonesia dipaparkan dengan baik oleh Kepala Pusat PPIG BIG, Khafid. “Saat ini terjadi diskusi mengenai mekanisme berbagi-pakai data yang ada. Salah satu rencananya adalah inisiasi Super Data Bank sehingga apabila mekanisme berbagi-pakai datanya adalah terpusat, BIG mampu mengampunya, meskipun hal ini masih dalam proses pembahasan” jelas Khafid pada sesi kedua diskusi hari itu.

Kebijakan Satu Peta (KSP) yang merupakan salah satu prioritas kegiatan pemerintahan Joko Widodo pada skala peta 1: 50.000 bukan untuk penyatuan peta itu sendiri. Namun, penyatuan peta dalam satu sistem referensi, satu standar, satu geoportal, serta satu basisdata agar peta yang dihasilkan berdaya guna maksimal.

Hal tersebut disampaikan Kepala BIG Hasanuddin Zainal Abidin dalam sambutannya di acara Sosialisasi dan Forum Data Simpul Jaringan Informasi Geospasial. “Diharapkan KSP ini menjadi salah satu perangkat untuk perencanaan pembangunan di berbagai sektor di Indonesia," ungkapnya. Menurut Hasanuddin, dengan adanya peta yang jelas akan memperkuat identitas Indonesia sebagai bangsa dan negara sehingga kedaulatan geospasialnya jelas. "Jadi NKRI mempunyai satu sistem peta yang jelas dan akurat," terangnya.

Kepala BIG, Hasanuddin Zainal Abidin, memberikan pandangannya mengenai KSP di masa yang akan datang. “Google Maps hanya mampu menyediakan tampilan luar berupa fisiknya saja namun isi (data) hanya dimiliki oleh instansi di Indonesia. Akan menjadi permasalahan tersendiri apabila justru pihak luar Indonesia yang memiliki data sosial, ekonomi, dan statistiknya. Hal yang paling penting dari KSP adalah mendapatkan fungsi KSP, bukan hanya secara fisik petanya telah menjadi satu” jelas Hasanuddin. Oleh karena itu, mewujudkan KSP menjadi kebutuhan tersendiri karena akan memperkuat identitas bangsa dan kedaulatan geospasial Indonesia di masa yang akan datang.

Diharapkan dengan adanya peta yang terintegrasi, akan menjadi semacam sistem untuk conflict resolution. Dengan KSP, konflik akibat tumpang tindih ijin, tumpang tindih penetapan kawasan lahan, penunjukan hutan dan lain-lain bisa diresolusi. Selain itu, informasi geospasial bisa menjadi geospasial forensik, dengan membangun sistem early warning berbasis geospasial.

“Memang begitu informasi geospasial terbuka transparan dan detail, ada konsekuensinya. Untuk pemerintahan dan negara bernilai positif, tapi ada pihak-pihak tertentu yang jadi nampak kesalahan-kesalahan  yang selama ini terjadi,” terang Hasanuddin.

BIG dalam KSP tugas utamanya adalah menyiapkan peta dasar dan integrasi. Peta-peta tematik ada di K/L yang dikompilasi, verifikasi dan validasi, dan diintegrasikan kemudian disinkronkan kalau ada tumpang tindih. Hasanuddin mencontohkan pada proses integrasi untuk wilayah Kalimantan ada kawasan pertambangan yang masuk dalam hutan lindung.  Masalah ini harus diselesaikan di level sinkronisasi. Ia berpendapat proses sinkronisasi ini levelnya harus lebih tinggi. "Yang harus duduk bersama itu kementerian KLHK, ATR/BPN, Kemendagri, dan ESDM. Kalau sudah disinkronkan baru keluar aturan-aturan main," lanjutnya.

Hasanuddin juga berharap agar sinkronisasi juga melibatkan penduduk atau masyarakat di wilayah tersebut sehingga sinkronisasi yang terjadi sifatnya sejati, tidak semu hanya berdasarkan legislasi. "Karena yang kita kuatirkan kalau sinkronisasinya semu, terjadi konflik di lapangan," lanjutnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar. “Forum ini tidak boleh hanya diselenggarakan sesekali namun harus berkelanjutan” ungkap Siti. Beliau menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi legitimasi suatu negara, mulai dari prinsio partikularistik, sosiologis, produksi-distribusi, dan teknologi. “Khusus untuk teknologi, perlu mendapatkan sorotan yang khusus. Pasalnya, apabila ada pihak lain yang masuk ke Indonesia dengan teknologi yang maju (sementara Indonesia tertinggal) ini akan mengganggu legitimasi negara” jelas Siti. Beliau juga menyatakan mendukung Kebijakan Satu Peta (KSP), dan pemerintah daerah juga membutuhkan, khususnya tentang tata ruang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya juga menambahkan, pentingnya menyatukan peta itu mulai dari integrasi, kompilasi hingga ke pemanfaatannya. "Apalagi untuk indonesia yang begitu luasnya, teknologi mapping itu bisa menjadi dasar untuk menjaga legitimasi negara ini," kata Siti Nurbaya.

Oleh karena itu, lanjutnya, jaringan informasi geospasial nasional harus kuat. Seluruh pemainnya harus mendukung aturan-aturan mainnya. Mau apa harus saling terbuka karena kuncinya diketerbukaan itu. Sebagai salah satu walidata, Siti Nurbaya berpendapat data spasial yang dimiliki KLHK merupakan terbaik di antara Kementerian dan Lembaga. KLHK terutama di Kehutanan telah membuat  28 peta tematik. "Sekarang saya mau tambah lagi agar di Lingkungan datanya juga mesti bagus," pungkasnya.

Selain itu Badan Informasi Geospasial (BIG) menggandeng 18 perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai Pusat Pengembangan Informasi Data Spasial (PPIDS) dalam mendukung penyusunan peta terstandar dan bisa disinkronkan dalam mendorong kebijakan satu peta (KSP). KSP tertuang dalam Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan KSP. Di dalamnya telah ditetapkan tema-tema, penanggungjawab ketersediaan serta target waktu penyelesaiannya.

Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, Adi Rusmanto, mengatakan, untuk penyelasaian informasi geospasial (IG) diperlukan IG yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

"Untuk itu strategi kita menggandeng universitas negeri. PPIDS yang dibangun mengawal lima pilar IG," katanya di sela-sela Sosialisasi dan Forum Data Simpul Jaringan IG di Bogor, Pelibatan perguruan tinggi ini diyakini dapat mendampingi pemerintah daerah dalam pembuatan peta. Minimnya sumber daya pemetaan di pemerintah daerah dapat disokong oleh perguruan tinggi tersebut.

BIG memiliki target di setiap provinsi terdapat 1 PPIDS. Namun jika cakupan wilayah luas sangat dimungkinkan dalam satu provinsi bisa terdiri lebih dari satu PPIDS.Delapan belas universitas itu antara lain Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Padang, Universitas Syiah Kuala, Universitas Tanjungpura, Universitas Mulawarman, Universitas Hasanudin, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Udayana, Universitas Haluoleo, Universitas Lampung, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Gorontalo, Universitas Sriwijaya, Universitas Pattimuran dan Universitas Bangka Belitung. (ME-TA-MD/LR)